ASDP: Layanan Penyeberangan Bebas PPN 12%

Liputan6.com, Jakarta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendukung efisiensi logistik nasional dengan memastikan tarif layanan penyeberangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya menciptakan biaya logistik yang lebih rendah guna mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pentingnya Transportasi Penyeberangan untuk Konektivitas

Sebagai negara kepulauan, transportasi penyeberangan memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan menekan biaya distribusi barang.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan bahwa layanan kapal penyeberangan termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN sesuai regulasi.

“Kami memastikan tidak ada kenaikan tarif kapal penyeberangan. Pembebasan PPN adalah wujud keberpihakan pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang terjangkau,” ujar Shelvy.

Dasar Hukum Pembebasan PPN

Shelvy menjelaskan, pembebasan PPN didasarkan pada Pasal 4A ayat 3 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Regulasi ini menegaskan bahwa jasa angkutan laut, termasuk layanan penyeberangan, merupakan fasilitas publik yang penting untuk mobilitas dan konektivitas nasional.