Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang yang baru pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11).

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Saat meminta persetujuan, Puan menanyakan:

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" Seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna kemudian serempak menjawab, “Setuju,” menandai pengesahan resmi RUU KUHAP tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Puan menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan yang dipaparkan Habiburokhman sudah cukup lengkap. Ia juga mengimbau masyarakat yang masih menolak proses legislasi tersebut agar tidak mudah percaya pada berbagai informasi keliru atau hoaks mengenai isi KUHAP yang baru disahkan.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KUHAP? Bagi Anda yang belum familiar, berikut penjelasan singkatnya yang disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber.

Apa itu KUHAP?

Secara sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga jaksa dalam menjalankan kewenangan mereka di bidang hukum pidana.

Mengapa KUHAP dibutuhkan?

Penyusunan KUHAP diharapkan bisa menjawab berbagai keluhan masyarakat, seperti laporan pencurian yang tidak ditangani serius atau kasus kekerasan seksual yang tak juga mendapatkan penanganan dan keadilan memadai. Aturan ini hadir untuk memperbaiki proses hukum yang selama ini dianggap belum optimal.

Pengertian KUHAP menurut sumber hukum

Mengutip penjelasan dari situs hukumonline, KUHAP merupakan kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana d...